Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2018-2022

M Yuswardhanu Suryahadi; Agus Budi Santosa

doi:10.31539/costing.v7i5.11672

M Yuswardhanu Suryahadi Universitas Stikubank
Agus Budi Santosa Universitas Stikubank

DOI: https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11672

Keywords: Otonomi Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

ABSTRAK

Kemampuan keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan otonomi daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi indikator kemandirian ekonomi daerah, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan keuangan daerah daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah, berupa rasio keuangan yang didapatkan dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jenis data adalah data sekunder berupa data Laporan Realisasi Anggaran seluruh Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018-2022. Metode analisis data menggunakan analisis model deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, dan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, serta upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian terdapat 23 pemerintah daerah, masuk pada kategori rendah sekali dengan nilai di bawah 25%. Rasio Desentralisasi Fiskal terdapat 23 pemerintah daerah, masuk pada kategori Kurang dengan nilai 10,01% - 20%. Pada Kuadran Share-Growth terdapat 22 pemerintah daerah, masuk Kuadran I dengan kategori Share Tinggi dan Growth Tinggi. Faktor dominasi sektor pertanian, perlu dilakukan pengembangan agroindustri, agrowisata, dan bioteknologi. Faktor ketergantungan pada satu sektor ekonomi, perlu mengidentifikasi potensi, penguatan SDM, memperkuat UMKM, serta kerjasama dengan pihak swasta. Faktor Pandemi Covid-19, perlu meningkatkan transformasi digital. Faktor rendahnya kesadaran membayar pajak perlu edukasi dan sosialisasi pentingnya pajak daerah. Faktor kurangnya penggunaan teknologi informasi harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah.

References

Albasyari (2023). Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 2017-2021. Yogyakarta, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.
Arifiyanti (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Tengah. Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
Fahrizal (2019). Analisis Ketimpangan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017. Magelang, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar.
Fajar (2023). Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Wilayah Aglomerasi Kedungsepur 2016-2021). Jakarta, Politeknik Keuangan Negara STAN.
Muhammad Fajar, Hevi Dwi Oktaviani. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sistem Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. ISSN Cetak :2354-9033.
Habibah, N. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2013 . Jurnal Akuntansi Unesa.
Hartono (2022) dengan judul Faktor-Faktor Pendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Banyumas). Banyumas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran RI Nomor 5587. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran RI Nomor 6757. Sekretariat Negara. Jakarta.
Mardiasmo (2002). Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. Yogyakarta, Penerbit Andi.
Prasetyo (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah Tahun 2010-2018. Salatiga, Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat.
Rama Aji Pradana, Fajar Syaiful Akbar (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya Periode 2018-2021. Jurnal Sustainable Vol. 03, No.01, Mei 2023.
R. Muhammad Rouffie Putera Kesuma Runjung, Anindita Primastuti, Riswati (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Vol 9 No. 2: JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik).
Sijabat, MentariYosephen (2014) Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Sukanto (2011). Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa Tengah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Suparmoko, M. (2001). Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah edisi pertama. Yogyakarta, Penerbit Andi.
Suharman. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas. Equator Jurnal Of Management And Entrepreneurship.
Thohari (2023) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pedagang Kelontong Di Pasar Tradisional Bung Karno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Yogyakarta, Fakultas akwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Wahab, Solichin A. (2002). Masa Depan Otonomi Daerah (Kajian Sosial, Ekonomi, Politik, untuk menciptakan sinergi dalam Pembangunan Daerah). Surabaya: Penerbit SIC.