Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua Tahun 2017-2022)

  • Putri Handayani Universitas Jenderal Achmad Yani
  • Raden Budi Hendaris Universitas Jenderal Achmad Yani
Keywords: Regional Original Reveues, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditur

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara parsial dan bersamaan mempengaruhi belanja modal di pemerintahan provinsi papua. Penelitian ini berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran APBD Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, yang berlangsung selama 6 tahun, mulai dari tahun 2017–2022. Penelitian ini mencakup 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, dan sampel yang digunakan adalah 174 individu. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan data sekunder, yaitu Laporan Realisasi APBD yang diperoleh dari DJPK Kemenkeu RI. Metode pengumpulan data dilengkapi dengan petunjuk dan literatur, selain analisis data regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memengaruhi belanja modal; dana alokasi umum dan khusus tidak memengaruhi belanja modal; dan, pada saat yang sama, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus tidak memengaruhi belanja modal Kabupaten atau Kota Provinsi Papua.

References

[1] Abdul, H. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. http://scholar.unand.ac.id/35992/4/
[2] Ahyar, H., Auliya, N. ., Andriani, H., Fardani, R. ., Uswaty, J., & Utami, F. . (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
[3] Alhogbi, B. G., Arbogast, M., Labrecque, M. F., Pulcini, E., Santos, M., Gurgel, H., Laques, A., Silveira, B. D., De Siqueira, R. V., Simenel, R., Michon, G., Auclair, L., Thomas, Y. Y., Romagny, B., Guyon, M., Sante, E. T., Merle, I., Duault-Atlani, L., Anthropologie, U. N. E., … Du, Q. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Studi Kasus Kota/Kabupaten Jawa Timur Tahun 2018. Gender and Development, 120(1), 0–22. http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/1._ahmed-affective_economies_0.pdf%0Ahttp://www.laviedesidees.fr/Vers-une-anthropologie-critique.html%0Ahttp://www.cairn.info.lama.univ-amu.fr/resume.php?ID_ARTICLE=CEA_202_0563%5Cnhttp://www.cairn.info.
[4] Ananda, F., & Habiburrahman. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada 19 Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2018-2020. Jurnal Inovasi Penelitian, 3(8), 7437–7448.
[5] Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN. http://eprints.polsri.ac.id/10613/7/
[6] Baldric, S. (2017). Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.). UPP STIM YKPN. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1960/12/UNIKOM_Estin Wahyuni_17
[7] Basuki, A. T. (2016). Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews. Rajawali Pers.
[8] Dewi, E. P. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Kab/Kota Sumatera Barat. Journal of Economic, 01(04), 1–19.
[9] Ermawati, E., & Aswar, K. (2020). Assessing Regional Finance Independence in Indonesian Local Governments. European Journal of Business and Management Research, 5(1), 1–5. https://doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.1.178
[10] Fahmi, M., & Hairani. (2019). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 16(1), 40. https://doi.org/10.31851/jmwe.v16i1.3407
[11] Ghazali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 (9 ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
[12] Gunawan, C. (2020). Mahir Menguasai SPSS Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian. CV Budi Utama.
[13] Hilda Dyah Safitri, & Kiky Asmara. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Kota Cirebon Tahun 2012-2021. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9(5), 1753–1760. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1418
[14] Huda, S., & Sumiati, A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. Jurnal Wahana Akuntansi, 14(1), 85–100. https://doi.org/10.21009/wahana.14.016
[15] James, H. D., D. David, S., & Lex, D. (n.d.). Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management, 22, 22–47.
[16] Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), 147–158.
[17] Maryati, M., Wahdi, N. S., & Santoso, A. (2022). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Luas Daerah Terhadap Belanja Modal di kota/kabupaten se Jawa Tengah. Journal of Business and Economics Research (JBE), 3(2), 125–133. https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1677
[18] Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(3), 362–371. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.15390
[19] Megasari, I. A. G. . (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 2. https://repository.binadarma.ac.id/1985/3/Rahmawati Gita Muslimah
[20] Mustiani, I., Effendy, L., & Nurabiah, N. (2022). Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram. Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 10(S1), 403–418. https://doi.org/10.37676/ekombis.v10is1.2020
[21] Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. Economics, Business and Management Science Journal, 1(1), 22–28. https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7
[22] Ndadari, L. W., & Priyo Hari, A. (2008). Perilaku Simetris Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat. The 2nd National Conference UKWMS.
[23] Pramudya, F. K., & Abdullah, M. F. (2021). Analisis pengaruh pad, dau, dak terhadap belanja modal. Inovasi, 17(4), 653–660. https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041
[24] Riviando, A., Agustin, H., Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi, A., Negeri Padang, U., & Akuntansi Fakultas Ekonomi, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 1–17. http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/1
[25] Romadhon, S. W., & Aji, T. S. (2021). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Independent: Journal of Economics, 1(2), 41–55. https://doi.org/10.26740/independent.v1n2.p41-55
[26] Sarwono, J. (2015). Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi. ANDI.
[27] Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revi). Rajawali Pers. http://scholar.unand.ac.id/27456/4/4-
[28] Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Ayu Sofiati, N. (2017). Keuangan di Era Otonomi Daerah. Andi.
[29] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
[30] Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alphabe.
[31] Sularso, H., Restiani, Y. ., & Istiqomah, A. . (2014). Determinan Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi pada Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah). SNA 17 Mataran Lombok.
[32] Suparto. (2014). Otonomi Daerah di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya. Jurnal Ilmu Hukum, 1–24, 10.
[33] Surakhman, A., Djazuli, A., & Choiriyah. (2019). Pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Palembang. Kolegial, 7(2), 161–164.
[34] Undang-Undang RI. (2004). tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (UU Nomor 33 Tahun 2004).
[35] Undang-Undang RI. (2009). tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU No. 28 Tahun 2009).
[36] Undang-Undang RI (2014). tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 tahun 2014).
[37] Undang-Undang RI. (2022) tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. UU Nomor 1 Tahun 2022).
Published
2024-08-01
Abstract viewed = 13 times
pdf downloaded = 5 times