KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA DALAM UPAYA MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BESUKI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Abstract

Upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Besuki belum berjalan maksimal. Pemerintah desa belum memiliki program khusus untuk mendorong kemandirian dan pengembangan potensi masyarakat. Selama ini, kegiatan pemberdayaan hanya berasal dari program nasional seperti PNPM Mandiri Pedesaan. Padahal, pemerintah desa seharusnya berperan sebagai pendamping dan fasilitator bagi kelompok tani dan pelaku usaha kecil dalam merancang program peningkatan sosial ekonomi, memecahkan masalah sosial, serta membuka akses dan kerja sama dengan berbagai pihak.  Metode Penelitian: Penelitian ini berdasarkan lokasi sumber datanya termasuk kategori penelitian lapangan, dan ditinjau dari segi sifat-sifat data termasuk dalam penelitian kualitatif, berdasarkan pembahasannya termasuk penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.  Hasil Penelitian:  Pemerintah Desa Besuki, Kabupaten Tulungagung, menunjukkan kesiapan dalam memajukan perekonomian masyarakat melalui beberapa aspek, yaitu kesiapan aparat desa dalam mengelola pemerintahan untuk menumbuhkan kreativitas dan prakarsa masyarakat, kesiapan sumber daya manusia yang didukung oleh pengalaman, pendidikan, serta pelatihan terkait pengelolaan keuangan desa, serta kesiapan sarana dan prasarana yang relatif memadai meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Upaya yang dilakukan pemerintah desa meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan, pemberian akses pasar melalui kerja sama dengan mitra desa, serta penyuluhan pertanian yang membantu petani dalam peningkatan pengetahuan dan akses permodalan. Selain itu, bantuan melalui Gapoktan dan dana kredit rakyat turut mendukung kemudahan petani dalam memperoleh modal dan sarana produksi. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah desa antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya komunikasi efektif di kalangan masyarakat. Hambatan komunikasi ini menyebabkan masyarakat sulit menyampaikan aspirasi, sehingga pemerintah desa kesulitan menentukan program yang tepat untuk memajukan perekonomian masyarakat.