ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG): STUDI KASUS DI INSPEKTORAT KOTA PADANG
DOI:
https://doi.org/10.31539/fbfwh840Keywords:
Peran Inspektorat, Pengawasan Internal, Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)Abstract
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Namun, dalam praktiknya, implementasi PPRG masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip gender telah terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali bagaimana Inspektorat merancang dan melaksanakan fungsi pengawasannya, termasuk dalam melakukan audit dan evaluasi atas program-program yang berkaitan dengan kesetaraan gender, meskipun kerangka regulasi terkait PPRG telah tersedia, kualitas pengawasan masih dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman auditor terhadap isu gender, keterbatasan indikator audit yang responsif gender, serta belum optimalnya komitmen kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran pengawasan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap isu kesetaraan gender, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengawasan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah.
References
“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2008.
A. Afisa, S. Sutjiatmi, and D. Suparto, “International Journal of Sustainable Development & Future Society Investigating the Gender Mainstreaming Policies on the Political Sector in West Sumatra , Indonesia : An Analytical Approach,” vol. 2, no. May, pp. 1–7, 2024.
A. O. Rondonuwu, H. Masonoh, and H. R. N. Wokas, “Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” J. Ris. Akunt. dan Audit. "GOODWILL, vol. 13, no. 2, 2022.
B. C. Wongkar, D. LIANDO, and E. KAWUNG, “Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi utara dalam program pengembangan industri kecil dan menengah tahun 2018,” J. Adm. Publik, vol. 5, no. 86, 2019.
B. Prasetyo, “Metode penelitian kuantitatif,” 2012.
D. Setyawan, F. Firdausi, and S. Rusmiwari, “Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur),” Publisia J. Ilmu Adm. Publik, vol. 3, no. 1, 2018, doi: 10.26905/pjiap.v3i1.2275.
E. G. Guba and Y. S. Lincoln, Effective evaluation. Jossey-Bass Publishers, 1981.
F. Heider, “The Psychology of Interpersonal Relations,” Psychol. Interpers. Relations, 2013, doi: 10.4324/9780203781159.
F. Wajdi et al., Metode Penelitian Kuantitatif, vol. 7, no. 2. 2024. [Online]. Available: https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YOhOEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA61&ots=c8rYl0YXJS&sig=WDE02kg_a8Ji-MH7KL-433O2efY
H. H. Kelley, “The Process Of Causal Attribution,” Am. Psychol., vol. 38, no. February, pp. 107–128, 1973, [Online]. Available: http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_processes_of_causal_attribution.pdf
Herlinda and S. Damis, “Pemanfaatan Matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang,” J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya dan Pendidik., vol. 2, no. 3, 2025.
I. G. A. Rai, Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus. Penerbit Salemba, 2008.
K. Mongkito, “Pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit dengan skeptisisme profesional sebagai moderasi pada inspektorat daerah Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara,” Proceeding Natl. Conf. Account. Financ., vol. 6, 2024.
Kemenpan RB, “Permenpan Nomor 9 Tahun 2009,” vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2009.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, “Inspektorat Kemenko PMK Perkuat Integrasi Pengawasan Pengarusutamaan Gender,” Kemenko PMK. [Online]. Available: https://www.kemenkopmk.go.id/inspektorat-kemenko-pmk-perkuat-integrasi-pengawasan-pengarusutamaan-gender
Kementrian Dalam Negri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah,” 2011.
M. B. Miles and A. H. Michael, Qualitative Data Analysis. 1994. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.10
N. & W. Mack, C. & Macqueen, K. & Guest, G. & Namey, and Emily, Qualitative Research Methods: A Data Collector’s Field Guide. Family Health International, 2007.
N. S. dan Bastian, “TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA,” ABIS Account. Bus. Inf. Syst. J., vol. 5, no. 3, 2017, doi: 10.22146/abis.v5i3.59274.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014.
Peraturan Pemerintah NOMOR 12 tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
R. A. Krueger, The Focus Group Kit: Moderating Focus Groups. SAGE, 1998.
Riyanto, Prasyarat Implementasi PUG Kementerian Keuangan - Aspek Organisasi, (2022). [Online]. Available: https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/prasyarat-implementasi-pug-kementerian-keuangan-aspek-organisasi-6b629fe0/detail/
S. B. Merriam, “Qualitative research and case study applications in education,” 1998, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
S. L. McShane and M. A. Von Glinow, “Organizational Behavior Fourt Edition,” 2008, McGRAW–Hill International, United States of America.
S. Soleha and A. Afriyanni, “Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru,” Sorot, vol. 16, no. 2, 2021, doi: 10.31258/sorot.16.2.71-84.
S. Susiana, “Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta),” Aspir. J. Masal. Sos., vol. 6, no. 1, 2015.
T. Hartono, “Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus Pada Bank BTN),” 2006.
T. Ilham and A. U. Velianto, “Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia,” J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja, vol. 48, no. 1, 2022, doi: 10.33701/jipwp.v48i1.2556.
U. Sekaran and R. Bougie, Research Method For Business : A Skill Building Approach, 7th ed. Haddington, 2016.
U. Silalahi, “Metode Penelitian Sosial Kuantitatif,” 2015, Refika Aditama, Bandung.
W. Jhon and Creswell, “Penelitian Kualitatif & Desain Riset,” Mycol. Res., vol. 94, no. 3, p. 522, 2015.
Walikota Padang, “Keputusan Wali Kota Padang Nomor 373 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender,” 2024.
Walikota Padang, “Peraturan Walikota Padang Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah,” 2020.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Zilla Zolila, Fauzan Misra

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

