IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FUNGSI TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DALAM MENUNJANG TUGAS TEKNIS OPERASIONAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya minat pelaku usaha ekspor dan impor di Sulawesi Utara dalam menggunakan jasa pengujian dan sertifikasi mutu barang dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (UPTD BPSMB) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam tiga tahun terakhir. Padahal, lembaga ini telah terakreditasi sejak tahun 2013 oleh Direktorat Jenderal Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga menghambat ketersediaan data kualitas barang ekspor dan impor di wilayah tersebut. Berdasarkan fenomena ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab rendahnya minat pelaku usaha dalam menggunakan jasa UPTD BPSMB. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III sebagai landasan analisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak internal lembaga serta pelaku usaha terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab permasalahan adalah lemahnya ketersediaan sumber daya dan infrastruktur teknis, terutama dalam pengadaan bahan baku laboratorium yang terhambat oleh sistem keuangan pemerintah yang kaku. Selain itu, keterbatasan pasokan air bersih turut mengganggu operasional laboratorium. Temuan penting lainnya adalah kurangnya inisiatif lembaga dalam mencari solusi atas hambatan tersebut. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kendala utama terletak pada minimnya terobosan dan komunikasi strategis dari pihak UPTD BPSMB. Oleh karena itu, disarankan agar pimpinan dan staf lembaga lebih proaktif dalam mengkomunikasikan permasalahan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta menyusun perencanaan anggaran yang lebih efektif dan inovatif.