IMPLEMENTASI PENYUSUNAN LAPORAN KEBERLANJUTAN (SUSTAINABILITY REPORT) PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI PAPUA STUDI KASUS: PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

Abstract

Pelaporan keberlanjutan di sektor publik masih tertinggal. Perbedaan tersebut telah meluas ke penelitian pelaporan keberlanjutan, yang secara historis diarahkan pada sektor swasta, dengan sedikit perhatian yang diberikan kepada pemerintah daerah (Ball, 2004). Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksploratif dengan metode deskriptif, dengan mengambil 5 responden per OPD untuk menjadi sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 36 OPD di Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian terdapat 75% dari 114 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura mayoritas pernah mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 25% atau sekitar 39 responden menjawab tidak pernah mendengar, melihat dan atau membaca Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), terdapat 71% dari 109 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 29%  atau sekitar 44 responden menjawab tidak memahami tentang Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), terdapat 74% dari 113 responden dilingkungan Kabupaten Jayapura memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report), sedangkan 26%  atau sekitar 40 responden menjawab tidak memahami tentang bentuk Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Selanjutnya, dari 37 kelompok pengungkapan GRI, terdapat 32 kelompok pengungkapan GRI yang relevan atau sekitar 86% dengan pemerintah daerah, di mana kelompok GRI anti-korupsi, dampak ekonomi tidak langsung, dan hak masyarakat adat menempati urutan prioritas teratas. Lalu terdapat 5 pengungkapan GRI yang cukup relevan atau sekitar 14% dengan pemerintah daerah, di mana kelompok GRI Keanekaragaman dan kesempatan setara menempati urutan terakhir skala prioritas.