PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

Jessyca Yarawi Yolmen; Dytha Meninta Nababan; Christine Jois Karubaba; Manggalawati Tande Bura

doi:10.31539/5kr2fe52

Authors

Jessyca Yarawi Yolmen Universitas Cenderawasih
Dytha Meninta Nababan Universitas Cenderawasih
Christine Jois Karubaba Universitas Cenderawasih
Manggalawati Tande Bura Universitas Cenderawasih

DOI:

https://doi.org/10.31539/5kr2fe52

Keywords:

Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, Penatausahaan Aset, Pengawasan Dan Pengendalian, Barang Milik Daerah.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penatausahaan aset daerah, pengawasan dan pengendalian aset daerah, serta kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif-kausal. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang merupakan aparatur pengelola keuangan dan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penatausahaan aset daerah, pengawasan dan pengendalian aset daerah, serta kebijakan pengelolaan aset daerah memiliki arah pengaruh positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan nilai signifikansi <0,001 dan nilai R Square sebesar 0,620. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah lebih dipengaruhi oleh keterpaduan pengelolaan aset daerah daripada oleh masing-masing aspek secara terpisah. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya perlu memperkuat penatausahaan, pengawasan dan pengendalian, serta implementasi kebijakan pengelolaan aset secara terpadu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

References

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester I tahun 2024. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Cuadrado-Ballesteros, B., & Bisogno, M. (2021). Public sector accounting reforms and the quality of governance. Public Money & Management, 41(2), 107–117. https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1724665

Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20–47. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258

Dewi, W. K., Erniwati, E., & Putri, C. N. (2023). Pengaruh pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi, 5(1), 19–27. https://doi.org/10.59963/jpema.v5i1.130

Ghozali, I. (2021). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26 (Edisi 10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). Multivariate data analysis (8th ed.). Cengage Learning.

Hanis, M. H., Trigunarsyah, B., & Susilawati, C. (2011). The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi Province. Journal of Corporate Real Estate, 13(1), 36–47. https://doi.org/10.1108/14630011111120332

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Luthfiani, A., & Sudjana. (2022). Pengaruh kebijakan pengelolaan aset daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 2(2), 115–122. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3326

Noviyati, A. M., & Khoirudin, R. (2023). Analisis optimalisasi aset pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Journal of Economics, Assets, and Evaluation, 1(2), 1–11. https://doi.org/10.47134/jeae.v1i2.115

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Republik Indonesia.

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill-building approach (7th ed.). John Wiley & Sons.

Tirayoh, V. Z., Latjandu, L. D., Sabijono, H., & Mintardjo, C. M. O. (2021). Public sector asset management in the government of Indonesia: A case study in Minahasa Regency. Jurnal Bina Praja, 13(2), 195–205. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.195-205