PENGARUH KEPATUHAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DALAM PEMBERIAN OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KALIMANTAN BARAT

Syarifah Muthia Rusyda; Juanda Astarani; Nella Yantiana

doi:10.31539/8x5ex468

Authors

Syarifah Muthia Rusyda Universitas Tanjungpura
Juanda Astarani Universitas Tanjungpura
Nella Yantiana Universitas Tanjungpura

DOI:

https://doi.org/10.31539/8x5ex468

Keywords:

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Opini Audit, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPK, Kalimantan Barat

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran kepatuhan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan keandalan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam membentuk kualitas opini audit pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan desain kuantitatif berbasis data sekunder dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh populasi dilibatkan melalui pendekatan sensus dengan total 70 unit analisis (14 daerah × 5 tahun, 2020–2024). Metode analisis meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Variabel independen adalah kepatuhan SAP (X₁) diproksikan dari jumlah temuan ketidaksesuaian SAP, dan SPIP (X₂) dari jumlah temuan kelemahan SPI dalam LHP BPK. Variabel dependen adalah opini audit (Y) berskala ordinal 1–4. Hasil menunjukkan bahwa kepatuhan SAP berpengaruh signifikan negatif (t = -4,849; sig. = 0,000) dan SPIP berpengaruh signifikan positif (t = 2,561; sig. = 0,013) terhadap opini audit. Secara simultan, keduanya berpengaruh signifikan (F = 13,421; sig. = 0,000) dengan Adjusted R² = 25,1%. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan SAP dan penguatan SPIP merupakan prasyarat utama bagi pemerintah daerah untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

References

Anantha, T. G., & Wijaya, H. (2025). Determinasi penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian opini WTP pada pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Nominal, 14(1), 70–88.

Anton, FX. (2010). Menuju teori stewardship manajemen. Majalah Ilmiah Informatika, 1(2).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024. BPK-RI.

Diansyah, A. S., Yantiana, N., & Hamsyi, N. F. (2019). Pengaruh kompetensi teknis aparatur sipil negara, sistem informasi, dan reviu laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel moderasi sistem pengendalian intern pemerintah (Studi empiris pada Pemerintah Kota Pontianak). Jurnal Akuntansi Untan.

Imelda, Hilmi, A., Mursidah, & Firdaus. (2024). Pengaruh penerapan accrual basis, kompetensi SDM, dan pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 3(2).

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kiswara, E. (2011). Nilai relevan dan reliabilitas kegunaan keputusan informasi akuntansi menurut SFAC No.2 dalam penyajian laporan keuangan dengan metode-metode pembebanan pajak penghasilan berbeda. (Disertasi dipublikasikan), Universitas Diponegoro, Indonesia.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.

Mauliza, S., Nissa, F., & Hasibuan, M. (2025). Implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. IKRAITH-EKONOMIKA, 8(3).

Pamungkas, B., Ibtida, R., & Avrian, C. (2018). Factors influencing audit opinion of the Indonesian municipal governments’ financial statements. Cogent Business & Management, 5(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Spence, M. (1973). Job market signaling. The Quarterly Journal of Economics, 87(3), 355–374.

Suhendro, S. (2024). Pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK), 29(2), 148–155.

Zulkarnain & Andriansyah. (2018). Opini audit BPK-RI dan substansi kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. CAKRAWALA, 1(1), 58–74.