Tax Amnesty Pemberian Keringanan Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
Abstract
This study aims to determine the tax amnesty granting relief and exemption from motor vehicle tax administration sanctions. The research method used is descriptive and tends to use analysis with a qualitative approach to describe the realization of motor vehicle tax receipts using tables and diagrams before and after tax amnesty which is then drawn conclusions. The results of this study indicate that the tax amnesty program also increases public awareness in paying motor vehicle taxes in Manggarai Regency. This Tax Amnesty program also increases Regional Original Income in the motor vehicle tax sector until the set target is achieved.
Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Amnesty, and Administrative Sanctions
References
Apsari, N. D. D. (2012). Pengaruh Insentif Pajak Bbn Kb Terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Surabaya Barat. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1(1).
Darussalam . (2014). Tax Amnesty. Jakarta.
Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). OPTIMA, 1(2), 74-86.Erwin Silitonga dan Zainal Mutaqqin. (2013). Jenis-jenis Amnesty
Hery. (2014). Akuntansi Pajak. Grasindo. Jakarta
Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Andi. Yogyakarta
Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta:Andi
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta
Mulyono, Djoko. (2014). Akuntansi Pajak. Salemba Empat. Jakarta
Muttaqin, Z. (2013). Tax Amnesty di Indonesia. Refika Aditama.
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Tax Amnesty.
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pohan, Chairil Anwar. (2013) Pengantar Perpajakan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Purwono, Herry. (2010). Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga: Jakarta.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang kententuan umum dan tata cara perpajakan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Perpajakan membahas tentang Pengertian pajak.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Siahaan, Marihot P. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah-Ed. Revisi-cet.4.-Jakarta: Rajawali Pers, (2016).
Soemahamidjaja Soeparman. (2008). Pajak Berdasarkan Azaz Gotong-royong. Jakarta. Erlangga.
Soemitro Rochmat. (1998). Dasar-dasar Hukum pajak dan pajak pendapatan. Rafika Aditama
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung:Alfabeta.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta
Sugiyono. (2012). Populasi dan Sampel. Bandung:Alfabeta
Supriyanto, E. (2015). Akuntansi Perpajakan. Graha Ilmu. Yogyakarta
Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, (2012). Pajak Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Buku Satu. Salemba Empat:Jakarta
Wirawan, B. I., & Burton, R. (2013). Hukum pajak, edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
Wondal, M., Lambey, L., & Wangkar, A. (2018). Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 13(04).
Wondal, M., Lambey, L., & Wangkar, A. (2018). Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 13(04).
Darussalam . (2014). Tax Amnesty. Jakarta.
Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). OPTIMA, 1(2), 74-86.Erwin Silitonga dan Zainal Mutaqqin. (2013). Jenis-jenis Amnesty
Hery. (2014). Akuntansi Pajak. Grasindo. Jakarta
Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Andi. Yogyakarta
Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Edisi Revisi 2013. Yogyakarta:Andi
Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru. Andi. Yogyakarta
Mulyono, Djoko. (2014). Akuntansi Pajak. Salemba Empat. Jakarta
Muttaqin, Z. (2013). Tax Amnesty di Indonesia. Refika Aditama.
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Pajak Daerah.
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Tax Amnesty.
Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara dan Besarnya Pemberian Keringanan, Pengurangan Pokok serta Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Pohan, Chairil Anwar. (2013) Pengantar Perpajakan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Purwono, Herry. (2010). Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga: Jakarta.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang kententuan umum dan tata cara perpajakan.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Perpajakan membahas tentang Pengertian pajak.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Siahaan, Marihot P. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah-Ed. Revisi-cet.4.-Jakarta: Rajawali Pers, (2016).
Soemahamidjaja Soeparman. (2008). Pajak Berdasarkan Azaz Gotong-royong. Jakarta. Erlangga.
Soemitro Rochmat. (1998). Dasar-dasar Hukum pajak dan pajak pendapatan. Rafika Aditama
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung:Alfabeta.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta
Sugiyono. (2012). Populasi dan Sampel. Bandung:Alfabeta
Supriyanto, E. (2015). Akuntansi Perpajakan. Graha Ilmu. Yogyakarta
Trisni Suryarini, Tarsis Tarmudji, (2012). Pajak Di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Waluyo, (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi Sepuluh. Buku Satu. Salemba Empat:Jakarta
Wirawan, B. I., & Burton, R. (2013). Hukum pajak, edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
Wondal, M., Lambey, L., & Wangkar, A. (2018). Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 13(04).
Wondal, M., Lambey, L., & Wangkar, A. (2018). Implikasi Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2017 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Manado. GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI, 13(04).
Published
2023-08-04
Section
Articles
