Analisis Kepuasan Masyarakat pada Pengelolaan Dana Desa
Abstract
The purpose of the study was to find out how the community's satisfaction with the management of village funds in Tik Teleu Village, Lebong Regency. The research method using descriptive quantitative research methods. In this study there are three ways of data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the study can be seen, that first, community satisfaction in managing village funds in general is still not satisfied. The community considers that the village government is less transparent in the management of village and community funds as well as the performance of the village government is still not optimal and is considered slow. Second, the level of community participation in the management of village funds is also less involved. The conclusion shows that in the management of village funds, community leaders are only involved at the level of community participation consisting of providing suggestions/proposals during the initial deliberation on village fund planning. However, after the village funds were disbursed, community leaders did not know that some even thought that the planning was not in accordance with what had been discussed.
Keywords: Satisfaction Level, Village Fund Management
References
Amalia, R., & Nadirsyah, N. (2017). Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pelaturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). 2(3). 121-132. http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/4837
Arsyad, K. M. (2017). Modul Pengendalian Pengawasan Persiapan dan pelatihan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya air dan konstruksi.
BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).
Carlitz, R. (2013). Improving Transparency, Accountability in the Budget Process. Development Policy Review. Volume 31(51). 549-567. https://doi.org/10.1111/dpr.12019
Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan. 4(2). 97-102. https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/4164
Darmi, T., & Mujtahid, M.M. (2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS).3(1). 547–566. http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484
Darmi, T., Suwitri, S., & Returan, E.Y. (2016). Good Governance Implementing into Social Assistance Management Known as (Bansos). ICPM 2016 International Conference on Public Management. Atlantis Press. 308-311. https://doi.org/10.2991/icpm-16.2016.86
Darmi, Titi., Mujtahid, M.M. (2021) Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus’s of Bengkulu Province in 2018-2019, Journal of Governance and Public Policy. 8(3). 195-205. DOI: https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11745
Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan ADD (Anggaran Dana Desa) Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Edunomika 3(2). Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595
Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintah Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris. Pustaka. Surabaya.
Hanafi, H. (2019). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Desa Terhadap Partisipasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7554
Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik. 2(1). https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1519
Jayanti, I. , Sjamsuddin, S dan Wachid, A. (2014). Studi Pada Pemerintah Kota Malang Dalam Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi.Universitas Brawijaya. Malang. http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/378
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003.
Kurniawan, P. A. (2009). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Serta Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. UMM (Universitas Muhammadiyah Magelang). http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/686
Kusnadi, D. (2013). Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik. Jurnal kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. Nalar Fiqh.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. (2000). Akuntabilitas. Modul 1 sampai 5 Tentang Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI. Jakarta
Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE. Universitas Gaja Mada. Yogyakarta
Mursyidi, M. (2009). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung
Myers, D. (2010). Local Planning Contemporary Principles and Practice. ICMA Prees. Washington D. C
Noor, R. A. G. (2013). Format Keadilan Ekonomi di Indonesia dan Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Patriansyah, W. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Simirik Untuk Tingkat Kepuasan Masyarakat. Jurnal LPPM UGM Vol. 10 No. 2A. p-ISSN. 2087-3131. e- ISSN.2541-5522. Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan.
Pemerintahan Dalam Negeri No 113. 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
PMPADRB. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Tentang Pedoman Penyusunan Survei Serta Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Putera, R. E. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Tanah Datar. Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016 : 261 – 269. Program Pascasarjana, FISIP, UNPAD. Bandung
Ramadhan, R. (2014). Analisis Perbandingan Antara Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Pada Tahun 2007. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
Sabarno, D. (2013). Sosiologi Tokoh Dan Teori.UR Press. Pekanbaru
Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 15, No. 1, Februari 2015: 33-37. Universitas Jendral Soedirman.
Sulistiyani, A. T. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.
Tjokroamidjojo, B. (2000). Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). UI Press. Jakarta
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Widjaja, H. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Ynag Bulat Dan Utuh. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Widodo, D. (2001). Good Goverrnance, Telaah dari buku: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia. Surabaya.
Arsyad, K. M. (2017). Modul Pengendalian Pengawasan Persiapan dan pelatihan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. Pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya air dan konstruksi.
BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa (Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).
Carlitz, R. (2013). Improving Transparency, Accountability in the Budget Process. Development Policy Review. Volume 31(51). 549-567. https://doi.org/10.1111/dpr.12019
Darmi, T. (2016). Penerapan Prinsip Good Governance Untuk Layanan Publik. Jurnal Administrasi Pembangunan. 4(2). 97-102. https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/4164
Darmi, T., & Mujtahid, M.M. (2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS).3(1). 547–566. http://dx.doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5484
Darmi, T., Suwitri, S., & Returan, E.Y. (2016). Good Governance Implementing into Social Assistance Management Known as (Bansos). ICPM 2016 International Conference on Public Management. Atlantis Press. 308-311. https://doi.org/10.2991/icpm-16.2016.86
Darmi, Titi., Mujtahid, M.M. (2021) Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus’s of Bengkulu Province in 2018-2019, Journal of Governance and Public Policy. 8(3). 195-205. DOI: https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i3.11745
Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan ADD (Anggaran Dana Desa) Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. Edunomika 3(2). Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. http://dx.doi.org/10.29040/jie.v3i02.595
Hamzah, A. (2015). Tata Kelola Pemerintah Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris. Pustaka. Surabaya.
Hanafi, H. (2019). Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat Desa Terhadap Partisipasi Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Air Hitam Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7554
Hasniati, H. (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik. 2(1). https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1519
Jayanti, I. , Sjamsuddin, S dan Wachid, A. (2014). Studi Pada Pemerintah Kota Malang Dalam Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi.Universitas Brawijaya. Malang. http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/378
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003.
Kurniawan, P. A. (2009). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Serta Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. UMM (Universitas Muhammadiyah Magelang). http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/686
Kusnadi, D. (2013). Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik. Jurnal kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. Nalar Fiqh.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. (2000). Akuntabilitas. Modul 1 sampai 5 Tentang Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), LAN BPKP RI. Jakarta
Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. BPFE. Universitas Gaja Mada. Yogyakarta
Mursyidi, M. (2009). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung
Myers, D. (2010). Local Planning Contemporary Principles and Practice. ICMA Prees. Washington D. C
Noor, R. A. G. (2013). Format Keadilan Ekonomi di Indonesia dan Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Patriansyah, W. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Simirik Untuk Tingkat Kepuasan Masyarakat. Jurnal LPPM UGM Vol. 10 No. 2A. p-ISSN. 2087-3131. e- ISSN.2541-5522. Dosen FISIPOL UGN Padangsidimpuan.
Pemerintahan Dalam Negeri No 113. 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
PMPADRB. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Tentang Pedoman Penyusunan Survei Serta Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Putera, R. E. (2016). Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Transparan Dalam Melaksanakan Desentralisasi Fiskal Di Kabupaten Tanah Datar. Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016 : 261 – 269. Program Pascasarjana, FISIP, UNPAD. Bandung
Ramadhan, R. (2014). Analisis Perbandingan Antara Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 Pada Tahun 2007. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
Sabarno, D. (2013). Sosiologi Tokoh Dan Teori.UR Press. Pekanbaru
Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 15, No. 1, Februari 2015: 33-37. Universitas Jendral Soedirman.
Sulistiyani, A. T. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta.
Tjokroamidjojo, B. (2000). Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan). UI Press. Jakarta
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Widjaja, H. (2003). Otonomi Desa Merupakan Otonomi Ynag Bulat Dan Utuh. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Widodo, D. (2001). Good Goverrnance, Telaah dari buku: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia. Surabaya.
Published
2022-06-30
Section
Articles
