Tranparansi Pelayanan Karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Bengkulu

  • Retya Dwi Armanita Universitas Muhammadiyah Bengkulu
  • Juim Thaap Universitas Muhammadiyah Bengkulu
  • Titi Darmi Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Keywords: Pelayanan, Transparansi

Abstract

ABSTRAK:BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi baru dari pemerintah. Untuk menciptakan pelayanan yang transparan maka perlu diterapkan indikator transparansi seperti penyediaan informasi yang terbuka, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan, dan meningkatkan arus informasi untuk meningkatkan pelayanan yang baik. Dinas ketenagakerjaan kota Bengkulu sudah semestinya memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat kota Bengkulu, akan tetapi dalam proses pemberian pelayanan public ini ada beberapa hal yang mesti menjadi permasalahan bagi penerima layanan public tersebut diantaranya adalah: 1) Kualitas tenaga kerja yang belum memadai yang membuat penerima layanan public terkadang masih merasa kurang puas, 2) Kurangnya kualitas aparatur khususnya secara teknis, 3) Fasilitas fisik yang dirasa kurang nyaman dan memadai terkait dengan pelayanan optimal yang diberikan kepada masyarakat. Rumusan masalah adalah Bagaimanakah transparansi pelayanan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bengkulu?. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan transparansi pelayanan karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif dengan tujuan penulis ingin menganalisis atau mendeskripsikan. Hasil penelitian menyimpulkan 1) Penyediaan informasi dengan indikator kejelasan prosedur-prosedur dan kejelasan biaya-biaya sudah transparan. 2) Kemudahan akses informasi telah dilakukan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat, 3) Menyusun suatu mekanisme pengaduan sudah dilakukan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik pula melalui sarana pengaduan yang telah disediakan oleh pihak yang terkait dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan seperti, kotak kritik dan saran, melalui nomor telepon kantor yang langsung tersambung dengan instansi atau lembaga tersebut khususnya di BPJS ketenagakerjan Cabang Bengkulu. 4) Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah sudah dilakukan dengan baik sesuai kebutuhan para tenagakerja.

Kata Kunci : Pelayanan, Transparansi

 

 

 

References

Ali, Faried, 2012. Teori dan Konsep Administrasi (Dari Pemikiran Pardigmatik Menuju Redefenisi). Jakarta : Rajawali Pers.

Andrianto, N. 2017. Good e-Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Malang: Bayumedia Publishing.

Anonim, 2013. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi. Makassar : Fisipol Unismuh Makassar.

Hairil, Irman. 2013, Pengertian Tenaga Kerja Menurut Para Ahli, http://irmanobly.blogspot.com/2013/04/pengertian-tenaga-kerja-menurutpara. html, di akses Tanggal 11 januari 2023.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2010. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Haryatmoko. 2012. Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.

Krina P, Loila Lalolo. 2013. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Krina. 2013. Indicator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabiilitas. Jakarta : Rajawali Pers.

Logos. 2014. Transparansi, Akuntabilitas, dan Kontrol Dalam Pembiayaan Pertahanan (Problem dan Rekomendasi). Yogyakarta : PT Gramedia.

Lukman, Sampara. 2016. Manajemen Kualitas Pelayanan. Jakarta:STIA LAN€ Press.

Mardiasmo. 2018. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Moenir, H.A.S. 2018. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Saprianto 2015. Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Public di Kabupaten Sukabumi. Jurnal. Diakses pada tanggal 20 Arpril 2022 dari www.eko-indrajit.com

Sedarmayanti. 2012. Good Gavernance “Kepemerintahan Yang Baik”. Bandung : Mandar Maju.

Sinambela Lijan. 2018. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.

Sudirman, Kausariah. 2013. Analisis Pelayanan Pengajuan Klaim Jaminan Pada PT Jamsostek (persero) Cabang Makassar. Makassar : STIA LAN.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.

Sulastomo. 2016. Sistem Jaminan Sosial Nasional sebuah Introduksi. Jakarta : Rajawali Pers.

Thamrin, Husni. 2013. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia. Yogyakarta : Aswaja Pressindo.

Tjiptono, Fandy. 2018. Manajemen Jasa. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjiptono. 2011. Manajemen Pelayanan Prima. Yogyakarta : Adyaksa.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badang Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang BPJS Tenaga Kerja
Published
2023-10-14
Abstract viewed = 11 times
pdf downloaded = 12 times