The Effect of Performance Allowances on the Discipline and Performance of Civil Servants at The Class II Immigration Office (TPI) of Bagansiapiapi

Rotua Hotmasari Hasibuan; Sri Sediyaningsih; Meyzi Heriyanto

doi:10.31539/z49xn871

Authors

Rotua Hotmasari Hasibuan Universitas Terbuka
Sri Sediyaningsih Universitas Terbuka
Meyzi Heriyanto Universitas Terbuka

DOI:

https://doi.org/10.31539/z49xn871

Abstract

This study aims to analyze the effect of performance allowances on work discipline and performance among civil servants at the Bagansiapiapi Class II Immigration Office (TPI) and examine the role of work discipline as a mediating variable in this relationship. The research method used was a quantitative approach with an explanatory research approach. The study population consisted of 35 employees, all of whom were sampled using a census technique. Data were collected through a Likert-scale questionnaire and analyzed using path analysis. The results showed that performance allowances had a positive and significant effect on employee work discipline. However, performance allowances did not directly affect employee performance. Work discipline was shown to have a positive and significant effect on employee performance and was able to mediate the effect of performance allowances on employee performance. These findings indicate that improved employee performance is determined not only by the provision of performance allowances but also by the level of employee work discipline. The conclusion of this study is that performance allowances are more effective in improving employee performance through improved work discipline. Therefore, the implementation of performance allowance policies needs to be integrated with a consistent discipline monitoring and performance evaluation system to achieve optimal employee performance.

Keywords: Performance Allowances, Work Discipline, Employee Performance, Civil Servants

References

Amalia, R. (2019). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Instansi Pemerintah. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 112–123.

Areros, W. A. (2021). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 45–56.

Hasibuan, M. S. P. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hartono, A. (2020). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Produktivitas dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Manajemen dan Organisasi, 11(3), 201–212.

Indrastuti, S., & Suryani. (2016). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, 8(2), 125–137.

Lestari, D. (2019). Pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara. Jurnal Administrasi Negara, 25(1), 88–99.

Lestari, D. (2022). Pengaruh Tunjangan dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai pada Organisasi Pemerintah. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 19(2), 145–156.

Mangkunegara, A. A. A. P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ningsih, R. (2023). Hubungan Disiplin Kerja dan Kinerja Pegawai pada Organisasi Sektor Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 20(1), 55–66.

Pratama, R., Hidayat, A., & Kurniawan, D. (2025). Peran Disiplin Kerja sebagai Variabel Mediasi dalam Hubungan Tunjangan Kinerja dan Kinerja Pegawai. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, 12(1), 1–15.

Pratiwi, S., & Roni, M. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Instansi Pemerintah Daerah. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 5(2), 78–89.

Putra, A. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Manajemen Indonesia, 20(3), 210–222.

Putra, A. (2023). Peran Mediasi Disiplin Kerja dalam Hubungan Tunjangan Kinerja dan Kinerja Pegawai. Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik, 14(2), 95–108.

Putra, A., & Ayu, N. (2020). Pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap Perilaku Kerja Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Administrasi Negara, 26(2), 144–156.

Rahmawati, D. (2024). Disiplin Kerja sebagai Faktor Penentu Kinerja Pegawai pada Organisasi Publik. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 9(1), 34–47.

Rahmawati, D., & Hidayat, R. (2021). Peran Disiplin Kerja sebagai Variabel Intervening dalam Hubungan Reward dan Kinerja Pegawai. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(3), 201–214.

Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rivai, V., & Sagala, E. J. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, M. (2021). Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Motivasi dan Kinerja Pegawai. Jurnal Humaniora dan Manajemen Publik, 4(1), 67–79.

Setiawan, B. (2022). Pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 120–133.

Siregar, H. (2021). Analisis Multikolinearitas pada Model Regresi Kinerja Pegawai Sektor Publik. Jurnal Statistika dan Kebijakan Publik, 7(1), 15–24.

Vroom, V. H. (1964). Work and Motivation. New York: John Wiley & Sons.

Yolani, F., Rahman, A., & Putri, N. (2025). Efektivitas Kebijakan Tunjangan Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara. Jurnal Administrasi Pemerintahan, 11(1), 33–48.

Yuliani, S., & Raharjo, T. (2021). Pengaruh Tunjangan Kinerja terhadap Motivasi dan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Manajemen Publik, 9(2), 98–110.