Implementasi Fungsi Pengawasan  (Controling) DPRD terhadap Pelaksanaan APBD di Bidang Pendidikan

Ade Kurnia; Sudirman Sudirman; Reka Asmi Tira

doi:10.31539/ijoce.v3i2.8637

Ade Kurnia STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh
Sudirman Sudirman STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh
Reka Asmi Tira STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh

DOI: https://doi.org/10.31539/ijoce.v3i2.8637

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di bidang pendidikan Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dibidang pendidikan terdiri atas: (a). Pengawasan dalam mekanisme penetapan pagu anggaran; (b). Pengawasan dalam mengukur tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan APBD; (c). Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan dengar pendapat, rapat kerja, reses dan kegiatan lainnya; (d). Indikator kinerja dan target pengawasan untuk menilai dan memastikan bahwa anggaran benar-benar terserap efektif; (e). Sistem pengawasan, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan APBD. Kendala yang dihadapi DPRD terhadap pelaksanaan APBD lebih menyangkut pada individu anggota DPRDnya, seperti latar belakang pendidikan serta pekerjaan anggota DPRD sebelumnya. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan fungsi pengawasan DPRD pada APBD di bidang Pendidikan di Kota Payakumbuh secara umum sudah baik

Kata Kunci: DPRD, Pendidikan, Pengawasan.

Author Biographies

Sudirman Sudirman, STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh

Reka Asmi Tira, STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh

References

Azahra, A., Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Jurnal Pendidikan Tambusai. 5(3). 8234-8245. https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/2324/2019/4582

Basniwati, A. (2017). Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. JATISWARA, 31(1), 121–132. https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.38

Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Elynawati, E., Usman, N., MAwardi, I. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 4(3). 678-693. https://www.pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/download/565/291

Erawan, K. (2009). Akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI. Jakarta

Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Cermin: Jurnal Penelitian. 3(2). 97-109. https://unars.ac.id/ojs/index.php/cermin_unars/article/download/457/384/

Halifah, S., Kusrina, T. Nasuha, M. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan. CIVET (Civic Education and Ethnography). 1(1). 30-37. https://civet.upstegal.ac.id/index.php/civet/article/download/8/6

Hartono, H. (2021). Pengawasan DewanPengawasan Dewant Daerah terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. Journal of Goverment and Politics(JGOP). 3(2). 93-106. https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5485/pdf

Hidayat, R. (2023, Februari 27). Tubir Jurang Pungutan Uang Komite SMPN 2 Payakumbuh. Diakses dari: https://cmczone.com/2023/02/27/tubir-jurang-pungutan-uang-komite-smpn-2-Payakumbuh/?amp

Juneha. N. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Mutu Pendidikan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Universitas Lampung. Bandar Lampung. http://digilib.unila.ac.id/70875/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf

Miles, B. M., dan Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif buku sumber tentang Metode- Metode Baru. UIP. Jakarta

Moleong, L. J, (2013). Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung

Pora, R., Pora, S., Talib, N., Djae, R., & Sumtaki, P. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pelayanan Publik di Kota Ternate. Jurnal Government of Archipelago (JGOA), 4(1), 34-46. Retrieved from https://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa/article/view/1475

Pratama, A. E. (2022). Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Pendidikan. Universitas Lampung. Bandar Lampung. http://digilib.unila.ac.id/66666/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf

Sabarno, H. (2007). Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar Grafika. Jakarta

Samsul, I. (2009). Meningkatkan kinerja Fungsi Legislasi DPRD. Sekretariat Nasional ADEKSI, Jakarta

Sofan, B. T., (2019). Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan. http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1470/SKRIPSI%20BENYAMIN%20TANTRI%20SOFAN.pdf?sequence=1

Sugiyono, S. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung

Suharizal, S. (2010). Demokrasi Pemilu kada Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Unpad Press, Bandung

Syuaib, M. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. http://repositori.iain-bone.ac.id/521/1/combinepdf.pdf

Tim Redaksi. (2022, Oktober 12). SDN 61 Tarok Diduga Lakukan Pungutan Berbalut Infaq Kepada Wali Murid. Diakses dari: https://cmczone.com/2022/10/12/sdn-61-tarok-diduga-lakukan-pungutan-berbalut-infaq-kepada-wali-murid/?amp

Yasin, H. M., Sari, N. (2023). To Build the Supervisory Capacity of the Regional Representative Council (DPRD) in Order to Realize the Implementation of Good. JSH: Jurnal Smart Hukum. Governance. https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/download/303/290