ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI DESA KEDUNGBOTO)

Muhammad Al Faruq; M. Iman Prasetiyo; Imam Buchori

doi:10.31539/costing.v7i6.12551

Muhammad Al Faruq UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
M. Iman Prasetiyo UIN Sunan Ampel Surabaya
Imam Buchori UIN Sunan Ampel Surabaya

DOI: https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.12551

Keywords: Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018; Village Financial Management; Principles of Village Financial Management.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dengan obyek penelitian di pemerintah desa Kedungboto. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara 6 informan dan data sekunder melalui dokumentasi artikel, dokumen pemerintah, pengumuman, hasil Keputusan, dokumen formal, dan surat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan software NVivo 14 dengan pengujian keabsahan data berupa validitas data dan reliabilitas data. Validitas data meliputi triangulasi, pertanyaan iteratif dan member check. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan diimplementasikannya asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hambatan yang dihadapi oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus menyediakan dana kegiatan terlebih dahulu sebelum dana tersebut dicairkan oleh Bendahara Desa atau mencari penyedia barang dan jasa yang bersedia dilunasi pada akhir pelaksanaan kegiatan. Sehingga evaluasi pada penelitian ini, pemerintah desa Kedungboto harus memiliki dana talangan untuk pelaksanaan awal kegiatan agar program kerja terealisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta memposting infografis anggaran kegiatan (APBDes) dan laporan realisasi anggaran melalui website resmi pemerintah desa Kedungboto, selain melalui media cetak atau spanduk.

References

Agustina, I., & Sembiring, E. J. P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Otonomi Keuangan Daerah, 6(1), 19-37. http://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/465%0Ahttp://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/download/465/280
Ambarwati, S. G. (2013). Implementasi Audit Sektor Publik dalam Pencegahan Fraud pada Inspektorat Kota Bima. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1(3), 1-25. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/2302
Amin, S. (2007). Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Klaten: Cempaka Putih.
Arikunto, S. (2014). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Arimbi, A. M. (1993). Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta.
Bandur, A. (2016). Penelitian Kualitatif: Metodologi, Desain, dan Teknik Analisis Data dengan NVIVO 11 Plus. Bogor: Mitra Wacana Media.
Bastian, I. (2015). Akuntasi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta: Erlangga.
Creswell, J. W. (2014). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed (Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. Academy of Management Review, 22(1), 20-47. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258
Hafsah, N., Alim, A., & Sapitri, W. (2021). Peran Kepala Desa dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Selli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz, 4(1), 51-70. https://doi.org/10.32663/jaz.v4i1.2087
Hantono, L., dkk. (2021). Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Media Sains Indonesia.
Haris, R. A., & Irawati, I. P. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Desa di Kecamatan Lenteng. Prosiding Universitas Wiraraja, 1, 15-25. https://ejournalwiraraja.com/index.php/PRD/article/view/487
Herlianto, D. (2017). Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Yogyakarta: Gosyen Publishing.
Hernandez, M. (2012). Toward an understanding of the Psychology of Stewardship. Academy of Management Review, 37(2), 172-193. https://doi.org/10.5465/amr.2010.0363
Irmawati. (2022). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmiah Administrasita’, 13(1), 1-13. https://doi.org/10.47030/administrasita.v13i1.341
Kalla, Y., Jamal, M., & Budiman. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik di Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu. e-Journal Ilmu Pemerintahan, 6(4), 1689-1702. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20(09-21-18-09-10-54).pdf
Kansil. (1989). Desa Kita dalam Peraturan Tata Peraturan Pemerintahan Desa. Jakarta: Galia Indonesia.
Khotami. (2017). The Concept of Accountability in Good Governance. Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG), 163, 30–33. https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.6
Krina, L. L. (2003). Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipsi. Jakarta: BAPPENAS.
Kurnia, D. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: PUSDIKLATWAS BPKP.
Kusnandar, V. B. (2022). ICW: Perangkat Desa Dominasi Tersangka Korupsi 2021. Databooks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/24/icw-perangkat-desa-dominasi-tersangka-korupsi-2021
Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Ngongare, A., Rompas, W. Y., & Kiyai, B. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur. Jurnal Administrasi Publik, 5(73), 1–13. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23569
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Dana Alokasi Umum, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023. https://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Produk%20Hukum_Peraturan%20Bupati_002_202300200077
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/PermendagriNo.20Th.2018+Lampiran.pdf
Raba, M. (2020). Akuntansi Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press.
Saharuddin. (2017). Analisis Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 57–65. https://doi.org/10.31947/jgov.v10i2.8038
Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: PT. Refika Aditania.
Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1), 1-11. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/16194
Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. Bogor: PUSDIKLATWAS BPKP.
Sumarno, D. A. (2023). Penggunaan Dana Desa di Wilayah Kecamatan Sigedong Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat dari Tahun 2019-2023. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), 8(2), 195-209. https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i2.3852
Triani, N. N. A., & Handayani, S. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1), 136–155. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9009
Tuanakotta, T. M. (2012). Akuntansi Forensik & Audit Investigasi. Jakarta: Salemba Empat.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014.