Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Dari Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli (PAD) (Survei pada 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Pada Tahun 2014-2018)
Abstract
Wewenang pemerintah daerah dalam mengatur PBB-P2 diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah mewajibkan per tahun 2014 agar semua kabupaten dan kota di Indonesia melaksanakan kewajibannya untuk mengatur PBB-P2. Pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah ini guna meningkatkan otonomi daerah. Karena adanya pengalihan maka secara langsung menambah sektor penerimaan bagi PAD. PAD merupakan salah satu sektor penunjang belanja daerah, maka dari itu antara PBB-P2, PAD, dan belanja daerah saling terkait. Penelitian ini menggunakan 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah pada periode tahun 2014 – 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD serta pengaruhnya terhadap belanja daerah setelah adanya pengalihan menjadi pajak daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta laporan daerah dalam angka.
Keywords (Kata Kunci) : Efektivitas PBB-P2, Kontribusi PBB-P2, PAD, Belanja Daerah
References
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan.
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Direktorat Jendral Pajak. (2014). 1 Januari 2014, semua kabupaten/kota wajib kelola PBB. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak. ( www.pajak.go.id )
Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2017). Flypaper effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap elanja daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 - 2013). Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 15(2), 96–105.
Anisa, N., Nuraina, E., & Wihartanti, L. V. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan. 7(2), 45–58.
Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-2) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Gorontalo tahun 2016-2018. Jurnal Akuntansi, 15(3), 290–298.
Kamilatussanlah, P. (2017). Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Medan. 4–16.
Kumoro, M. P., & Ariesanti, A. (2017). Potensi pajak bumi dan bangungan sektor perdesaan dan perkotaan kota yogyakarta dan kontribusinya terhadap kemandirian daerah. Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, (1).
Lintong, F., Sabijono, H., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 14(1), 200–209. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.20989.2018
Pala’biran, D., & Rombebunga, M. (2019). Dampak pengalihan PBB-P2 dan BPHTB terhadap PDRB dan belanja modal. Perspektif Akuntansi, 2(1), 39–51. https://doi.org/10.24246/persi.v2i1.p39-51
Sari, Y. A. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan daerah di Kota Bandung. Jurnal Wacana Kinerja, (229), 173–185.
Wati, M. R., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1), 63–76. https://doi.org/10.34209/equ.v21i1.628
Copyright (c) 2024 Alifiya Sandyah Putri, Priyo Hari Adi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
